PBB Ungkapkan Data Menakutkan Pembunuhan di Pemerintahan Neo Taliban

muzweek.net – Lebih dari beberapa puluh bekas petinggi pemerintahan Afghanistan terhitung pasukan keamanannya dan yang bekerja untuk pasukan internasional disampaikan meninggal semenjak Taliban menggantikan negara tersebut pada Agustus 2021 lalu. Hal tersebut dijumpai lewat sebuah laporan oleh PBB, Senin, 31 Januari 2022, seperti dikutip Aljazeera.

Sekjen PBB Antonio Guterres menjelaskan dalam laporan hari Minggu yang diperuntukkan ke Dewan Keamanan PBB jika lebih dari dua pertiga korban diperhitungkan dibunuh di luar proses hukum oleh pemerintahan Taliban.

“Walau informasi amnesti umum untuk bekas anggota pemerintahan, pasukan keamanan dan mereka yang bekerja dengan pasukan militer internasional, visi kontribusi PBB di Afghanistan (UNAMA) tetapi terus ada laporan mengenai pembunuhan, penghapusan paksakan dan pelanggaran yang lain pada bekas anggota pemerintahan dan konsolidasi,” disebut dalam laporan itu.

Visi PBB mendokumenkan 44 kasus penangkapan sementara pukulan dan teror gertakan yang minimal 42 salah satunya disebutkan oleh Taliban. Faksinya terima info dakwaan pembunuhan di luar proses hukum dari minimal 50 orang yang diperhitungkan berafiliasi dengan ISIS yang bekerja di Afghanistan.

PBB Ungkapkan Data Menakutkan Pembunuhan di Pemerintahan Neo Taliban

Delapan aktivis warga sipil meninggal terhitung tiga oleh Taliban dan tiga oleh ISIS dan 10 jadi target penangkapan sementara, pukulan dan teror oleh Taliban. Dua reporter meninggal yaitu satu oleh ISIS Khorasan dan 2 orang cedera oleh orang membawa senjata tidak dikenali.

PBB Ungkapkan Data Menakutkan Pembunuhan di Pemerintahan Neo Taliban

Taliban awalannya janjikan amnesti umum untuk mereka yang berkaitan dengan bekas pemerintahan dan pasukan internasional. mendengungkan toleran dan inklusivitas pada wanita dan etnis minoritas.

Sayang hal itu tidak sesuai dengan realitas di atas lapangan oleh Taliban yang usaha mengenalkan muka baru alias Neo Taliban. Tetapi barisan itu sudah mengupdate limitasi pada wanita dan ini membuat beberapa faksi terhitung komune internasional tidak senang.

Guterres menjelaskan beberapa pembela hak asasi manusia dan karyawan media terus terserang, diancam, dilecehkan, diamankan secara semena-mena, dan diberlakukan secara jelek

Guterres menjelaskan beberapa pembela hak asasi manusia dan karyawan media terus terserang, diancam, dilecehkan, diamankan secara semena-mena, dan diberlakukan secara jelek

“Keadaan di Afghanistan masih tetap darurat dan tidak jelas 6 bulan sesudah pengambilalihan Taliban karena beragam guncangan politik, sosial-ekonomi dan kemanusiaan bergema di semua negeri,” kata Guterres.

Diprediksi 22,delapan juta orang di negara tersebut diprediksikan ada dalam tingkat kerentanan pangan kritis dan genting pada Maret 2022 menurut prediksi PBB. Jumlah anak balita lumayan tinggi dan diprediksikan akan alami kekurangan nutrisi kronis.

AS dan sekutunya kecam Taliban atas serangkaian pembunuhan

Dalam pengakuan bersama, sekitar 22 negara minta pemerintahan Taliban menghargai janji mereka tidak untuk sakiti bekas petinggi pemerintah dan anggota keamanan.

“Kami secara dalam sedih dengan laporan-laporan pembunuhan dan penghapusan paksakan,” kata pengakuan itu.

Pengakuan bersama ini susul laporan yang memperberat dalam kasus pembunuhan dan penculikan oleh pemerintahan Taliban.

Laporan ini diedarkan Human Rights Watch awal minggu tempo hari. Laporan berbentuk dokumentasi itu mengatakan lebih dari 100 eksekusi pembunuhan dan penculikan bekas petinggi pemerintahan Afghanistan semenjak Taliban mengontrol kekuasaan nyaris 4 bulan kemarin.

Barisan hak asasi ini menjelaskan, pengampunan yang dijanjikannya oleh pimpinan pusat Taliban, tidak sanggup menahan pimpinan pada tingkat lokal untuk menarget bekas tentara dan polisi.

HRW mendakwa pimpinan Taliban “maafkan” pembunuhan yang “tersengaja”.

Tetapi, jubir Taliban menentang pembunuhan atas dasar balas sakit hati itu.

Taliban mengatakan bekas karyawan pemerintah Afghanistan awalnya, ada dalam status aman. Mereka yang bekerja di kepolisian, tentara dan kementerian/instansi pemerintah yang lain, ada di bawah pengampunan umum.